Aktivitas judi, terutama kasino, adalah topik yang senantiasa menjadi kontroversi seru di Indonesia. Sebagai negara dengan sebagian besar penduduk Muslim, nilai-nilai religius sangat berpengaruh pada kebijakan legal terkait judi. Pada dasarnya, Kitab Bandarq Pkv Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jelas eksplisit melarang semua bentuk perjudian di Indonesia. Ini mencakup tidak hanya kasino darat, namun juga juga judi online. 

Meskipun demikian, sejarah mencatat bahwa Indonesia dulu memiliki masa di mana kasino beroperasi secara resmi serta menyumbang kontribusi besar untuk penerimaan daerah, terutama di era Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Gagasan legalisasi kasino juga sering muncul kembali, disokong oleh argumentasi potensi finansial luas yang dapat dihasilkan.

Pada masa Gubernur Ali Sadikin, ibu kota pernah pusat tempat kasino yang diregulasi serta diawasi oleh pemerintah. Pusat judi awalnya di Jakarta berada di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, yang selanjutnya disusul oleh kasino di Ancol. Tujuan legalisasi kala itu adalah guna menangani kekurangan anggaran pembangunan kota. Pada 1971, penerimaan Jakarta dari pajak judi bahkan mencapai Rp 2 miliar, seperempat bagian dari total pajak daerah. Uang tersebut dimanfaatkan untuk membangun ragam infrastruktur utama seperti jembatan, jalan, sekolah, dan rumah sakit. Kendati demikian, masa kejayaan kasino legal tersebut tidak berlangsung panjang. 

Pada 1974, pemerintah sentral mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang secara mengharamkan semua bentuk perjudian di seluruh Indonesia, mengakhiri operasi kasino-kasino yang sebelumnya sudah legal. Walaupun demikian, riwayat tersebut memperlihatkan bahwa kemungkinan finansial dari industri kasino bukanlah sesuatu yang hal baru di perdebatan di Indonesia.

Larangan judi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip religius serta moral Pancasila, yang menilainya membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Namun, kenyataannya di masyarakat menunjukkan bahwa judi masih marak berlangsung secara sembunyi-sembunyi, terutama dalam wujud perjudian online yang sulit dikendalikan. Berdasarkan sejumlah studi, peredaran uang akibat perjudian online di Indonesia menyentuh triliunan rupiah tiap tahun, dan sebagian besarannya malah mengalir ke luar negara. 

Hal tersebut memicu kembali wacana legalisasi kasino, dengan argumen bahwa apabila dikelola secara resmi resmi dan terawasi ketat, kasino dapat menjadi sumber penghasilan negara yang signifikan, seperti yang terjadi di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Para ahli ekonomi bahkan menyatakan bahwa potensi pemasukan dari kasino dapat membantu melunasi utang negara, khususnya jika diarahkan untuk warga negara asing (warga negara non-pribumi) serta dibangun dalam kawasan ekonomi khusus (KEK).

Kendati demikian, gagasan pelegalan kasino tak terhindar dari tantangan serta penolakan berat. Sisi sosial dan etika fokus perhatian. Kekhawatiran terbesar adalah risiko bertambahnya kecanduan judi, melonjaknya kriminalitas, dan tercemarnya tatanan sosial. Ekonom Syariah dari IPB University, Dr. Khalifah Muhammad Ali, menekankan bahwa legalisasi kasino bukan hanya berpotensi dari segi finansial, melainkan juga berdampak pada sosial dan budaya, serta bisa mengikis citra wisata halal Indonesia yang telah telah diakui secara internasional. 

Pihak oposisi juga menyatakan bahwa pemasukan negara semestinya berasal dari optimalisasi sektor yang menghasilkan, alih-alih dari aktivitas yang bisa menjebak masyarakat ke dalam kemiskinan serta masalah kemasyarakatan. Oleh karena, meskipun kemungkinan ekonomi kasino terkesan menjanjikan, pemerintah Indonesia diberi tantangan pada dilema antara mendapatkan keuntungan finansial serta menjaga prinsip-prinsip kemasyarakatan dan juga etika penduduk.